3 Mei 2017

Banyak Dukungan Masyarakat, Sehingga Polri Bersemangat Untuk Sikat Kelompok Intoleran


ItuBos - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan terima kasih banyak kepada masyarakat yang sudah mengirimkan dukungan dalam bentuk karangan bunga ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejak beberapa hari terakhir.

Banyaknya dukungan masyarakat ini menjadikan jajaran Polri semakin bersemangat dalam menindak kelompok-kelompok intoleran yang berpotensi mengganggu keuntuhan NKRI. Dukungan ini akan membuat kepolisian semakin memotivasi lebih tinggi dalam rangka melakukan tindakan. Demikian yang disampaikan oleh Tito Karnavian di komplek Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/5/2017) ini.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto menjelaskan secara detail, fenomena pengiriman karangan bunga itu berisi dukungan yang juga terjadi di Mapolda Metro Jaya, markas TNI dan beberapa lembaga pemerintah lainnya. Dan dia juga meyakini pengiriman karangan bunga tersebut adalah murni dari masyarakat. Karena banyaknya dukungan dari masyarakat ini membuat semakin menyemangati pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan rakyat tetap mendukung.

Ada sebanyak 200 karangan bunga yang menghiasi trotoar halaman depan komplek utama Mabes Polri, gedung Bhayangkari hingga ke gedung Divisi Humas Polri. karangan bunga tersebut yang bertuliskan pesan dukungan dan ucapan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajaran kepolisian yang telah menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila untuk menyusul adanya dinamika polhukam di ibukota yang terkait perkara penodaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Pemilukada DKI Jakarta sepanjang beberapa bulan terakhir.

Tampaknya karangan bunga itu bertuliskan," Yth Bapak Tito Karnavian dan Seluruh Jajaran Polri, Terima Kasih Telah Setia Menjaga NKRI, Segera tangkap Rizieq dan Bubarkan FPI, Tolak Radikalisme Pemecah Bangsa, NKRI Harga Mati, Dari Kami Yang Cinta NKRI." Pengiriman karangan bunga itu sebagian besar dari alumni kampus, kesatuan mahasiswa, individu, perusahaan dan anonim.
Share:

Kata Marissa Haque Cara Bicara Ahok Sangat Kasar, Cocoknya Menjadi Gubernur Sumut


ItuBos - Ada obrolan hangat yang terjadi antara artis sebagai akademisi sekaligus sebagai politisi, Marissa Haque, dengan salah satu warganet (netizen) pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), @timomanullang.

Berawal dari unggahan video @timomanullang yang sedang memperlihatkan puluhan karangan bunga dari warga Medan sebagai bentuk dukungan untuk Ahok-Djarot Saiful Hidayat, yang kalah di Pilkada DKI 2017 dari pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno. Bunga-bunga itu terlihat di seputar Lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara. Namun dalam cuitannya itu, @timomanullang menyinggung nama Marissa, yang beberapa kali sudah menyindir karangan bunga untuk pasangan Ahok-Djarot.

"Biar pintar dikit lo @Haque_Marissa biar S3 nya ngak sia-sia" ya mba saya lagi berada di Medan ini dan apakah ini anda katakan hoax juga? Jadi wanita pintar dikit ya mbak," ujar @timomanullang, Senin (1/5/2017).

Apa yang disampaikan @timomanullang, mendapat reaksi beragam dari warganet lainnya. "@timomanullang @Haque_Marissa << s3 tapi pemikiran paud itu," kata @wisnu_buana.

"@timomanullang @fr4nk_hs @Haque_Marissa Udah calonin aja tuch Ahok buat Medan 1....cocok kayaknya," balas @BrataRobinto.

Atas komentar dua warganet itu, @timomanullang pun membalas, "@BrataRobinto @fr4nk_hs @Haque_Marissa Ahok kemanapun cocok yang ngak cocok itu sama koruptor dan begal APBD, serta orang yang suka SARA khususnya penjual ayat-ayat suci."

Ternyata cuitan @timomanullang dan warganet lainnya, mendapat balasan dari Marissa. Dia juga mengingatkan @timomanulang akan peristiwa pembakaran karangan bunga untuk pasangan Ahok-Djarot yang ada di depan Balai Kota Jakarta, oleh para buruh yang menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Sedunia, Senin (1/5/2017) kemarin.

"@timomanullang Tuh karangan bunga kalian sudah dibakar masa pawai buruh 2017, sedih ya? Kasihan juga ya di buang-buang uang mubadzir, Istighfarlah ya bro" balas Marissa, Selasa (2/5/2017) Kemarin.

Selain itu, istri dari musisi Ikang Fawzi ini juga sangat sepakat jika Ahok dibawa ke Medan dan ikut bertarung di Pilkada Sumatera Utara 2018 mendatang. Apalagi kata Marissa, dengan karakter atau gaya bicara Pak Ahok yang kasar itu, ia sangat cocok menjadi Gubernur Sumut.

"@timomanullang @BrataRobinto @fr4nk_hs Pak Ahok dengan cara bicaranya yang sangat kasar itu, memang cocok dia menjadi Gubernur Sumut, mohon tawarkan ya? Kau bawa beliau itu ke Medan sana,  biar klop ya?," ujarnya. 
Share:

Polda Metro Menyiagakan 15.000 Personel Untuk Mengamankan Aksi GNPF MUI


ItuBos - Kepolisian Daerah Metro Jaya menyiagakan sebanyak 15.000 personel untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada hari Jumat (5/5/2017). Polda Metro Jaya juga menerima surat pemberitahuan aksi dari GNPF MUI. Surat yang berisikan mengenai rentetan jalannya aksi dan dimulai dari salat Jumat, dengan peserta aksi 5 ribu hingga 10 ribu untuk berjalan kaki ke Gedung Mahkamah Agung.

Aksi yang dilakukan pada hari Jumat (5/5/2017) mendatang bertujuan untuk mengawal putusan hakim dalam kasus penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Aksi menuntut agar Ahok mendapatkan hukuman yang setimpal pada sidang putusan Selasa (9/5/2017) mendatang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, menjelaskan Jarak yang ditempuh oleh peserta aksi diperkirakan 1 kilometer. Kami menghimbaukan aksi unjuk rasa bisa berjalan tertib, dan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum. Harus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Aksi massa menuntut hakim untuk menghukum Ahok yang berdasarkan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya selama lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang sudah bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

Bukan sesuai dengan tuntutan Jaksa yang menjerat Ahok dengan Pasal 156 KUHP yang berbunyi, "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan terhadap rakyat Indonesia, maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500".
Share:

Kecewa Dituding Haus Kekuasaan, Ridwan Kamil Langsung Membuka Kartu Soal PKS dan Gerindra


ItuBos - Nama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tidak lagi masuk ke dalam daftar calon gubernur Jawa Barat yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Karena Partai Gerindra mengaku sudah menawarkan mengusung Ridwan Kamil, tapi ditolak. Partai Gerindra akhirnya merasa ditinggalkan Kang Emil yang memilih menerima pinangan dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Kemudian Partai Gerindra tidak mungkin lagi membuka hatinya untuk Ridwan Kamil karena dia sudah menandatangani kontrak politik dengan Partai NasDem untuk menyukseskan Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Emil menceritakan bahwa dia sudah berkomunikasi intensif dengan 2 partai tersebut yang terkait pencalonannya menuju kursi Jabar 1. Namun ternyata kedua partai itu memberikan syarat untuk Emil. Dan dia tidak bisa menerima syarat yang diajukan oleh Partai Gerindra dan PKS.

Emil mengakui tidak mungkin memenuhi syarat yang sudah diajukan oleh kedua partai itu. Sehingga dia membuka komunikasi dengan partai lain. Bahkan hampir semua partai politik sudah diajak berkomunikasi. Salah satunya Partai Nasdem. Dia akhirnya sepakat dan menerima pinangan partai besutan Surya Paloh untuk bertarung di Pilgub Jabar. Partai NasDem juga melarang Emil tidak masuk ke dalam partai apapun. Karena sebagai pemimpin daerah Emil harus menjadi milik seluruh masyarakat dan parpol yang ada.

Emil sekaligus menampik tudingan dari sejumlah pihak yang menilai dirinya haus kekuasaan terkait pencalonannya dalam Pilgub Jabar. Dia juga menegaskan bahwa keikusertaannya di Pilgub Jabar bukan semata-mata karena haus kekuasaan. Apalagi dia harus menuntaskan semua tugasnya sebagai Wali Kota Bandung.

Agar tidak dicap haus kekuasaan, maka Emil mengatakan, dirinya siap jika nantinya gagal melaju ke dalam arena Pilgub Jabar karena kurangnya dukungan dari partai. Saat ini Emil harus membutuhkan dukungan parpol yang menguasai sebanyak 20 kursi di DPRD.
Share:

Blak-blakan! Inilah Cerita Zulkifli soal Intervensi JK di Pencalonan Anies


ItuBos - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) bernama Zulkifli Hasan bercerita soal mengapa sosok Anies Baswedan bisa dipilih sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Mulanya, tak ada partai yang mau mengusung Anies.

Sosok Yusril Ihza Mahendra lah yang sempat dibahas untuk diusung oleh enam partai, yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan Sandiaga Uno tetap menjadi calon wakil gubernurnya.

"Dulu terus terang saja ya, saudara Anies itu tidak ada yang mau. Ini saya buka rahasianya. Calon gubernur itu Yusril, kemudian Sandi juga ikut daftar dan dalam sesi pemilihan di hitung-hitung Yusril tidak menang. Sampai jam 12 malam sebelum pendaftaran. Maka dicarilah kesepakatan dari 6 partai tersebut." kata Zulkifli di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Sosok Pengusaha Chairul Tanjung pun sempat dibidik. Namun Chairul menolaknya karena bisnisnya tengah susah. Kemudian itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun menyodorkan nama Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat menyanggupi tawaran tersebut.

Namun dengan syarat Sandiaga Uno harus sebagai calon gubernurnya. Sebab, Sandiaga sudah lama bergerak untuk maju ke Pilgub DKI. Pada Pukul 21.00 WIB sebelum pencalonan gubernur dan wakil gubernur di mulai, Sandiaga sudah mendatangi kediaman Zulkifli di Widya Chandra untuk menyatakan kesediaannya menjadi calon wakil gubernur untuk Agus. Dan pertemukan langsung dengan Prabowo dan SBY.

Zulkifli mengatakan, Di situ lah peta politik berubah. Prabowo akhirnya menyetujui Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Dan itu atas intervensi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, saat itu pihak SBY sudah terlanjur mengumumkan akan mengusung AHY dan Sylviana Murni. Sehingga pihak SBY dan Prabowo tidak berada di satu koalisi. Kemudian kesepakatan itu tetap dibangun antara partai pengusung Anies-Sandi maupun partai pengusung AHY-Sylvi bahwa harus ada perubahan di Jakarta.
Share:

2 Mei 2017

Ahok: Walikota Secepatnya Gusur Pasar Ikan, Kasihan Pak Anies Enggak Digusur


ItuBos - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, dirinya telah meminta Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi untuk menertibkan bangunan dan hunian liar di Kampung Akuarium, Pasar Ikan, Jakarta Utara. Arahan itu disampaikan oleh Ahok dalam rapat pimpinan (rapim) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/5/2017).

"Aku sih sudah bilang ke Wali Kota segera Pasar Ikan di gusur saja, kasihan sama Pak Anies nanti kalau enggak digusur," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, Anies sudah berjanji tidak akan menggusur Pasar Ikan saat ia menjabat sebagai gubernur nantinya. Oleh karenanya, bahwa penertiban itu akan dilakukan pada saat dia masih menjabat sebagai gubernur. "Janjinya si Anies enggak digusur, tahu-tahunya digusur juga. Ini kan enggak enak jadinya. Kalau sekarang ia bilang 'Bukan gue yang gusur, tapi Ahok yang suruh gusur kan enak gitu bilangnya," kata Ahok.

Ahok tidak ingin kawasan yang termasuk dalam program revitalisasi kawasan wisata bahari tersebut terus diduduki oleh bangunan liar. Untuk menjaga kawasan tersebut tetap steril dari bangunan liar, Ahok ingin pihaknya terus melakukan penertiban saat ada bangunan didirikan di sana.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta bernama Saefullah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan segera menertibkan hunian liar di Pasar Ikan pada pekan ini. Namun, ia belum menyebutkan kepastian waktu penertiban tersebut.

Warga Pasar Ikan kembali membangun hunian liar di kawasan tersebut. Hunian liar malah semakin bertambah setelah pasangan Ahok dan Djarot tidak lagi menjabat usai bulan Oktober 2017. Sedangkan pasangan Anies dan calon wakil gubernur DKI, Sandiaga Uno, juga sudah berjanji menyejahterakan warga di Kampung Luar Batang, Kampung Akuarium, dan Pasar Ikan.
Share:

DPR Menginginkan Negara Bayar Saksi Pemilu Rp 10 Triliun Sekali Coblos


ItuBos - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan ada usulan dari DPR agar saksi saat pemilu dibiayai oleh APBN. Kemudian Hal itu disinggung oleh Tjahjo saat ditanyai wartawan soal perkembangan pembahasan Rancagan Undang-undang (RUU) Pemilu.

"Jadi masih akan dibahas biaya saksi pileg (pemilu legislatif) dan pilpres (pemilu presiden) itu dari mana. Kalau DPR ingin menjadi saksi dari APBN. Itu merupakan usulan dari Pansus (Panitia Khusus) RUU Pemilu, Jadi kami tidak bisa menyebutkan satu partai saja," kata Tjahjo di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/5/2017) ini.

Tjahjo menambahkan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkam dari usulan tersebut, terutama soal besaran anggaran. Sebab, jika usulan tersebut disetujui, maka sekali pencoblosan negara harus menganggarkan sekitar Rp 10 triliun. Begitu pula jika terjadi putaran kedua, negara ini harus kembali menganggarkan dana sebesar Rp 10 triliun untuk membiayai seluruh saksi. Padahal, masih banyak sekali kebutuhan di sektor lain yang harus dibiayai oleh negara.

"Saksi kan kalau di bayar per orang sekitar Rp 300.000. Ini Rp 10 triliun sekali pencoblosan. Kalau ada tahap kedua. Ada juga dana yang di keluarkan sebesar Rp 10 triliun sampai Rp 20 triliun itu bagusan bangun SD kan sudah bisa banyak itu," ujar Tjahjo.

Selain itu, konsekuensi lainnya ialah partai politik harus siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, saat usulan tersebut disetujui, mereka terhitung sudah menerima dana langsung untuk operasional. Jadi hal ini berbeda dengan dana pendidikan politik yang tiap tahunnya mereka terima hanya boleh diperuntukan untuk pendidikan politik.
Share:

Marissa Haque: Akhirnya Karangan Bunga dari Ahokers Dibakar Buruh, Seru Banget Ya?


ItuBos - Artis dan politisi Marissa Haque turut mengomentari atas pembakaran karangan bunga untuk pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat, oleh sejumlah buruh saat menggelar aksi unjuk rasa dalam memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), pada Senin (1/5/2017) kemarin.

Dalam cuitannya, Marissa menyinggung nama penulis skenario yang sebagai sutradara sekaligus produser film, bernama Joko Anwar. Ia berharap agar pendukung Ahok itu untuk tetap sabar dan melihat kenyataan jika karangan bunganya dibakar.

"Waddduh... akhirnya bunga atau papan dari Ahokers dibakar masa pawai buruh hari ini. Seru banget ya? Welcome nih Joko Anwar," ujar Marissa lewat akun Twitter-nya, Selasa (2/5/2017) ini.

"@jokoanwar Welcome to the real world bro hehehe, bunga papanmu itu akhirnya dibakar masa tuh! Sabar ya? Ojo bully lagi. Fakta! Dalam dr Hokkaido," katanya.

Pada cuitan lainnya, adapun istri musisi Ikang Fawzi ini kembali menyinggung soal tidak bermanfaatnya karangan bunga untuk Ahok, seperti apa yang diserukan para buruh saat membakar karangan bunga tersebut.

"Karangan Bunga untuk Ahokers akhirnya dibakar oleh masa pawai Hari Buruh, nah kan? Betul bukan jika itu tidak bermanfaat? Istighfar," ujar Marissa.

"Papan bunga untuk Ahokers ini tidak jelas, sudah kalah ya sudahlah": teriakan di pawai buruh 2017 hari ini: Marissa Haque Fawzi," ujarnya.

Karangan bunga itu diberikan oleh warga pendukung kepada pasangan Ahok-Djarot sebagai tanda ucapan terima kasih atas pengabdian mereka selama memimpin Jakarta, dan juga merupakan suatu bentuk dukungan kepada pasangan petahana itu, yang kalah di putaran kedua Pilkada DKI 2017, dari pasangan nomor urut tiga, Anies Baswedan - Sandiaga Uno.
Share:
kartubos.com adalah situs poker online uang asli terbaru

Blog Archive

Diberdayakan oleh Blogger.

Arsip Blog