ItuBos - Presiden RI Joko Widodo beserta aparat penegak hukum dan keamanan dianggap telah bersikap netral dalam Pilkada DKI 2017 Putaran Kedua. Adapun tuduhan dari berbagai pihak yang menyatakan Presiden Jokowi mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat dinilai tidak terbukti.
Dalam hasil hitung cepat pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua, yang di laksanakan pada Rabu (19/4/2017), yang memenangkan pasangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno. Penilaian tersebut disampaikan oleh AS Hikam yang sebagai Pengamat Politik Universitas Presiden. Ia menilai, ada kecurigaan atau sikap kritis terhadap keterpihaka Presiden dalam Pilkada DKI masih wajar jika Jokowi dikaitkan sebagai kader partai PDI Perjuangan.
PDI-P adalah salah satu parpol yang resmi pengusung Ahok- Djarot. Sebelum menjadi Presiden, Jokowi juga berpasangan dengan Ahok ketika memimpin DKI periode 2012-2017. Setelah Jokowi masuk ke Istana pada tahun 2014, Ahok kemudian mengambil alih kepemimpinan di Ibu Kota.
Oleh karenanya, Hikam menganggap sikap kritis seperti itu sudah menunjukkan demokrasi di Indonesia hidup. Namun, yang menjadi tidak adil jika pihak lawan berlebihan dalam bersikap. "Menurut saya ini tidak fair kalau kita berlebihan kritik seperti itu sehingga seolah-olah ada pemihakan yang sangat kuat," ucap dia.
Hikam mengatakan, Presiden dan aparat penegak hukum memang harus memberi perhatian terhadap Pilkada DKI yang sudah menjadi contoh kepada daerah lain. "Tanpa ada dukungan yang luar biasa dari Presiden dan aparat penegak hukum, maka tidak mungkin proses Pilkada ini sudah berjalan damai, sukses, dan tidak ada gejolak," kata mantan Menteri Riset dan Teknologi itu.
Melihat hasil hitungan cepat yang menunjukkan pasangan Anies-Sandi unggul relatif jauh dibandingkan pasangan Ahok- Djarot, ia menganggap, Presiden Jokowi dan para pembantunya sudah menjalankan tugas dengan baik dan sudah bernikap netral.
0 komentar:
Posting Komentar