Warga Vietnam Menyandera Puluhan Polisi dan Pejabat Akibat Tanah Disita

ItuBos - Sekelompok petani yang menyandera belasan polisi dan pejabat terkait sengketa tanah akan siap melawan semua upaya untuk membebaskan para sandera. Penyanderaan itu dimulai pada hari Sabtu (15/4/2017) di My Duc, pinggiran kota Hanoi ketika aparat pemerintah sedang bentrok dengan warga desa.

Warga setempat mengatakan, mereka sudah menutup desa dengan memasang barikade berupa balok-balok kayu, karung pasir, dan batu bata serta melarang orang asing untuk memasuki desa mereka. Kemudian warga itu mengancam akan membakar rumah tempat para sandera ditahan jika pemerintah nekat memasuki desa tersebut.

Seorang petani perempuan, menolak untuk disebutkan namanya, mengatakan, warga sudah mengambil langkah pencegahan itu pada hari Rabu (19/4/2017) malam. Langkah yang mereka ambil setelah mereka melihat tanda-tanda polisi tengah merencanakan operasi penyelamatan para sandera yang di tahan. Petani itu mengancam akan membakar bangunan itu jika polisi berani menyerang. Kamis (20/4/2017).

Petani itu mengatakan, para sandera yang ditahan adalah para polisi dan pejabat lokal, mereka semua diperlakukan dengan baik dan diberi makan tiga kali sehari. Pada Sabtu lalu, sebanyak 38 orang polisi dan pejabat lokal disandera oleh warga desa yang marah. Ada tiga sandera yang berhasil meloloskan diri, sementara 15 orang lainnya sudah dibebaskan pada hari Senin (17/4/2017) yang lalu. Pernyataan yang di informasikan adalah kepolisian Hanoi.

Ini bukan kali pertama para petani Vietnam melawan ketidakadilan yang dilakukan negara kepada mereka. Seperti pada sejak tahun 2012, seorang peternak ikan juga menggunakan senjata rakitan untuk melawan penggusuran paksa dan melukai sebanyak 7 orang polisi. Akhirnya peternak ikan itu ditangkap dan dipenjarakan selama 7 tahun, karena kasusnya menjadi sebuah simbol ketidakpuasan rakyat terhadap masalah hak milik tanah. Pada tahun 2013, seorang pria juga menembak mati seorang pejabat provinsi sebelum ia melakukan bunuh diri. Kasus tersebut juga sama terkait dengan sengketa kepemilikan tanah.