Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi tanda tangan surat yang berisi larangan untuk tujuh negara yang tidak di izinkan masuk ke negara Amerika Serikat pada beberapa pekan lalu serta memberlakukan larangan kepada Imigrasi AS tersebut.
Tujuh negara yang tidak di iznkan masuk AS adalah Negara Suriah, Iran, Irak, Yaman, Sudan, Somalia, dan Libya. Oleh karena itu Negara Indonesia di izinkan masuk ke AS, Pasalnya Trump memiliki bisnis di negara Indonesia yakni beberapa perusahaan miliknya itu akan dibangun sebuah hotel.
Akan tetapi, perusahaan milik Presiden AS ini sempat membatalkan kerja sama pada Desember 2016 lalu karena ada tanda-tanda petunjuk bahwa proyeknya tidak dapat dilanjutkan.
Trump mengatakan kepada salah satu wawancara di Amerika “ Saya sudah izinkan kepada Imigrasi AS untuk benarkan warga Indonesia masuk ke negara Amerika, karena saya ada dua proyek di Indonesia yang akan segera di bangun hotel, dan hotel tersebut menjadi bisnis perusahaan lokal.”
Juru bicara Trump dari Citizens For Responsibility bernama Jordan Libowitz menyatakan, Presiden AS sedang menghadapi pertanyaan kenapa dia membuat aturan baru atau mempertimbangkan kepentingan bisnisnya itu sendiri? Setelah di kutip dari salah satu media sosial The Washington Post.
Walaupun sudah resmi tujuh negara tidak boleh masuk ke Amerika, Namun ada beberapa negara yang warganya mayoritas muslim tidak masuk kedaftar Trump.
Anehnya adapun perintah larangan dari Trump tersebut, Imigrasi AS ini tidak mau menyebutkan Negara Arab Saudi yang merupakan negara muslim asal 15 dari 19 teroris yang bertanggung jawab atas serangan pada tanggal 11 September 2001 lalu.
Kemudian Jordan mengungkapkan yang sebenarnya dan di kutip dengan media sosial yang sama” Trump harus segera menjual bisnisnya di Indonesia karena sudah keluar dari garis lingkaran AS apa lagi dia sudah menempatkan aset perusahaan sebagai pengelola bisnis independen. Kalau tidak dijual maka keputusan yang sudah dia buatkan itu harus dicabut keluar jika tidak semua orang AS akan ditanya-tanya kenapa dia membuat keputusan ini sebagai kepentingan warga AS atau kepentingan dirinya.”
Salah satu direktur kebijakan advokasi National Immigration Law Center bernama Kamal Essaheb mengungkapkan ”Kami tidak tahu motif yang mendasari keputusan dari Trump ini, karena dilihat Trump yang sudah menjadi Presiden resmi AS melakukan tindakan menjadi sebuah hal pertama dan utama di dalam pikirannya itu adalah kepentingannya sendiri.”
